DPR RI menantang Provinsi Bali untuk segera menuntaskan buta aksara yang ada di daerahnya. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR Nurul Qomar saat melakukan kunjungan kerja Komisi X DPR ke Bali, Senin (14/07). Pasalnya, Provinsi Bali masih masuk dalam 10 besar daftar provinsi penyandang buta aksara.

“Menurut Badan Pusat Statistik, masih ada 8,6 juta masyarakat Indonesia yang masih buta aksara di sepuluh provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Bali. Kapan Provinsi Bali mendeklarasikan tuntas buta aksara?” tanya Qomar saat sesi pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali dan jajaran di Gedung Siswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. 

Politisi Demokrat ini menilai, Bali yang telah menjadi tujuan wisata internasional, harus didukung oleh masyarakat yang bebas buta aksara. Sehingga dengan penuntasan buta aksara ini ddiharapkan apat meningkatkan pariwisata dan mendatangkan wisatarawan.

“Tuntas buta aksara perlu dideklarasikan, karena itu berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. Ini tugas kita sebagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, untuk memberantas buta aksara. Pasalnya, setiap tahun ada sekitar 300 ribu orang berpotensi menjadi buta aksara,” jelas politisi yang menyandang predikat Duta Aksara ini.

Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta menyatakan menerima tantangan tersebut, namun tidak berani menjanjikan tahun depan. Pasalnya, anggaran untuk tahun 2015 sudah dialokasikan. Namun, setidaknya di tahun depan akan dimulai pembinaan.

“Deklarasi bebas buta aksara ini tentu sangat kami dukung, Saya ingin dipercepat, tapi sepertinya tidak mungkin di tahun 2015. Karena anggaran 2015 sudah dialokasikan untuk infrastruktur. Saya akan pastikan di tahun 2016. Tahun depan akan dimulai penanganannya, kemudian pada 2016 pasti dideklarasikan Bali Tuntas Buta Aksara,” janji Sudikerta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali Tia Kusuma Wardhani mengatakan Bali belum memiliki data penyandang buta aksara secara lengkap. Pasalnya, BPS hany memberikan data berupa persentase, namun tidak menjelaskan wilayah domisili penyandang buta aksara.

Apalagi, BPS malah menyatakan penyandang buta aksara di Bali ini berusia di atas 60 tahun. Padahal, yang menjadi konsentrasi penanganan oleh Pemprov adalah penduduk berusia 14 tahun hingga 59 tahun.

“Data yang kami dapatkan dari BPS, persentase buta aksara di Bali yang berusia lebih dari 60 tahun. Sedangkan angka harapan hidup penduduk Bali hanya 72 tahun. Sehingga sangat sulit, karena faktor umur. Sehingga, ketika ditanya berapa jumlah buta aksara, ini yang cukup sulit (menjawabnya). Sedangkan, garapan kami yang berusia 14 tahun sampai 59 tahun,” jelas Tia.

Dalam kesempatan kunjungan kerja Komisi X DPR ini, rombongan dipimpin Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto. Turut dalam rombongan diantaranya Anggota Komisi X DPR Parlindungan Hutabarat, Lucy Kurniasari, Jefirstson Riwu Kore, Nurul Qomar, dan Jamal Mirdad.

Hadir pula Anggota Komisi X DPR lain, yaitu Popong Otje Djundunan, Harbiah Salahuddin, Rully Chairul Azwar, Kahar Muzakir, Wayan Koster, Asdy Narang, Rohmani, Herlini Amran, dan Nasrullah. (sf), foto : sofyan efendi/parle/hr